Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak pemerintah Kenya untuk mewajibkan penyedia layanan aset kripto membagikan data identitas pengguna saat melakukan transaksi. Berdasarkan laporan bantuan teknis per Selasa (10/11), langkah ini dirancang untuk memperkuat pengawasan tindak pidana pencucian uang (anti-money laundering) sekaligus mematuhi standar internasional Financial Action Task Force (FATF). Rekomendasi Travel Rule tersebut mencakup pengumpulan, verifikasi, dan pengiriman informasi penting seperti nama, nomor identitas, hingga alamat wallet kripto antarplatform sebelum transaksi diproses.
​Tuntutan ini mengemuka karena Kenya masih berada dalam daftar abu-abu (grey list) FATF sejak Februari 2024. Meskipun Kenya telah menerbitkan kerangka lisensi kripto pada November 2025 dan menargetkan keluar dari daftar tersebut pada April 2027, IMF menilai masih terdapat celah besar dalam pertukaran data transaksi antarlembaga. Pengetatan ini diproyeksikan akan memaksa bursa kripto memperbarui sistem verifikasi identitas mereka agar selaras dengan tuntutan regulator.
​Penerapan aturan baru ini diperkirakan akan membawa implikasi signifikan bagi pasar kripto Kenya yang mencatatkan nilai transaksi hingga 5,7 miliar dolar AS. Selain memperketat pengawasan pada transaksi stablecoin, kebijakan ini berpotensi mendorong sebagian pengguna beralih ke perdagangan peer-to-peer (P2P) informal guna menghindari pemantauan data pribadi. Di sisi lain, desakan IMF juga memicu debat publik mengenai besarnya tekanan regulasi global terhadap ekosistem finansial di negara berkembang.
