Parlemen Jerman (Bundestag) resmi meloloskan Undang-Undang Keadilan Keuangan Bea Cukai (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz) yang memberikan wewenang baru bagi otoritas bea cukai untuk membekukan dan menyita sementara aset yang dicurigai berasal dari sumber ilegal sebelum proses pidana dimulai. Aset kripto yang tercakup dalam kerangka regulasi MiCA Uni Eropa masuk secara eksplisit ke dalam aturan ini, dengan ambang batas penyitaan di atas €100.000 untuk aset umum dan €50.000 untuk aset terdaftar seperti properti atau kendaraan berdasarkan kecurigaan yang wajar.
Dalam mekanismenya, otoritas bea cukai dapat menahan aset mencurigakan selama maksimal 30 hari tanpa proses pidana, dan dapat diperpanjang oleh pengadilan keuangan hingga 150 hari sehingga total masa pembekuan mencapai 180 hari, sementara penyitaan permanen tetap memerlukan putusan pengadilan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan kejahatan terorganisir dan pencucian uang yang juga memperkuat peran Unit Intelijen Keuangan (FIU), sekaligus diproyeksikan menyumbang penerimaan negara sekitar €308 juta per tahun pada 2028.
Aturan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah mendapat persetujuan majelis tinggi (Bundesrat) ini menuntut pemilik kripto bernilai besar di Jerman untuk memiliki bukti asal-usul dana (provenance) yang jelas guna menghindari risiko pembekuan aset. Karena mengacu langsung pada definisi MiCA, kebijakan Jerman ini dinilai berpotensi menjadi model regulasi yang diadopsi oleh negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.



