Reshuffle Kabinet, Prabowo Ganti Sri Mulyani

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet dengan mengganti lima menteri pada Senin (8 September 2025), sebagai bagian dari upaya penyesuaian strategi pemerintahan menjelang akhir tahun pertama kepemimpinannya. Informasi ini dilaporkan berdasarkan pengumuman resmi dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. 

Daftar kementerian yang mengalami reshuffle, antara lain : 
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, statusnya diberhentikan (belum diketahui penggantinya) 
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo, statusnya diberhentikan (belum diketahui penggantinya)
3. Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa  
4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin 
5. Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi diganti Fery Juliantono.

Presiden juga melantik 1 Menteri baru, yaitu Kementrian Haji dan Umrah yang dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf Hasyim.

Sekretariat Negara menyatakan bahwa penggantian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi serta isu lingkungan yang mendesak, termasuk krisis iklim dan ketidakstabilan pasar global. 

Kabar ini muncul di tengah tekanan domestik, termasuk protes publik yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025, yang menuntut perbaikan tata kelola dan keadilan ekonomi. Menurut sumber internal yang dikutip Kompas, pergantian menteri mencerminkan evaluasi kinerja dan kebutuhan akan figur baru yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi pasca-COVID-19. 

Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pernyataan resmi pada malam ini untuk menjelaskan alasan reshuffle dan memperkenalkan susunan kabinet terbaru. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai penyegaran, sementara yang lain mempertanyakan efektivitas reshuffle tanpa reformasi mendalam. Analis politik memprediksi bahwa perubahan ini dapat memengaruhi kebijakan fiskal dan hubungan internasional, terutama dengan mitra dagang utama seperti China. Hingga saat ini, detail lebih lanjut tentang pengganti menteri dan agenda kebijakan baru masih menunggu pengumuman lanjutan dari Istana Negara.