RUU Baru Korea Selatan, Influencer Kripto Wajib Lapor Aset ke Pemerintah

​Seorang anggota parlemen Korea Selatan resmi mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan para influencer kripto untuk melaporkan kepemilikan aset kripto pribadi mereka kepada pemerintah secara transparan. Proposal amandemen yang diajukan oleh politisi Kim Seung-won pada (25/2) ini mengharuskan setiap influencer yang rutin memberikan saran investasi di media sosial untuk mengungkap detail aset yang mereka miliki atau terima jika ada kerjasama dengan pihak developer. Langkah ini diambil untuk memberikan batas yang jelas antara opini objektif dan konten promosi berbayar yang sering kali menjebak investor ritel.

​Kim memaparkan bahwa kekosongan regulasi saat ini kerap dieksploitasi oleh oknum influencer untuk menyebarkan informasi menyesatkan atau melakukan praktik self-dealing demi keuntungan sepihak. Jika RUU ini disahkan, sanksi bagi para pelanggar akan disetarakan dengan tindak pidana kejahatan pasar modal berat, seperti manipulasi harga dan front-running. Penegakan hukum yang keras ini dirancang untuk memberikan efek jera yang nyata sekaligus membersihkan pasar dari praktik pompom yang tidak bertanggung jawab.

​Inisiatif hukum di Korea Selatan ini mempertegas tren global dalam menertibkan promosi aset digital, menyusul penindakan serupa yang telah diterapkan oleh regulator di Inggris dan Amerika Serikat. Kebijakan pengawasan ini juga secara tidak langsung menuntut para Developer dan bursa kripto lokal untuk lebih selektif dalam memilih mitra promosi agar ekosistem tetap bersih.