


Anggota Kongres Amerika Serikat, Warren Davidson (R-OH), secara resmi memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru bertajuk "Bitcoin for America Act". Diumumkan melalui rilis pers di situs resminya, usulan legislasi ini bertujuan untuk mengizinkan warga negara AS membayar kewajiban pajak federal mereka menggunakan Bitcoin.
Poin paling krusial dari RUU ini adalah mekanisme pengelolaan dananya. Davidson mengusulkan agar seluruh pembayaran pajak yang diterima dalam bentuk Bitcoin tidak dikonversi ke mata uang fiat, melainkan langsung dialokasikan ke dalam Strategic Bitcoin Reserve (Cadangan Bitcoin Strategis) milik Amerika Serikat. Langkah ini dirancang untuk memperkuat ketahanan finansial nasional jangka panjang dan menempatkan AS di garda terdepan kepemimpinan aset digital global.
"RUU ini akan memberikan rakyat Amerika lebih banyak pilihan dalam membayar pajak sekaligus memberikan fondasi keuangan yang lebih kuat bagi pemerintah kita," ujar Davidson. Ia menekankan bahwa Bitcoin adalah aset yang nilainya cenderung terapresiasi seiring waktu, kontras dengan dolar AS yang nilainya terus tergerus oleh tekanan inflasi.
Dalam proposalnya, Davidson juga menyoroti urgensi geopolitik. Ia menyebut bahwa negara kompetitor seperti China dan Rusia telah bergerak mengakumulasi Bitcoin, sehingga kebijakan ini penting agar AS tidak tertinggal. Selain melindungi neraca negara dari erosi dolar dan mengurangi ketergantungan pada utang, sistem ini juga dinilai dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank (unbanked) berkat sifat Bitcoin yang permissionless.
Setelah resmi diperkenalkan, RUU ini selanjutnya akan diarahkan ke komite terkait di DPR untuk proses peninjauan dan perdebatan awal. Agar dapat disahkan menjadi undang-undang yang mengikat, proposal ini harus berhasil melewati pemungutan suara mayoritas di Majelis Rendah (House) dan Senat, sebelum akhirnya ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat. Proses ini akan menjadi ujian riil bagi dukungan politik terhadap adopsi Bitcoin di tingkat federal.