​Pemerintah China menolak tegas ancaman sanksi sekunder baru yang dicanangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan pada Selasa (25/8) bahwa Beijing menentang keras sanksi sepihak tanpa dasar hukum internasional ataupun mandat Dewan Keamanan PBB. China memperingatkan akan mengambil segala tindakan yang diperlukan demi melindungi hak dan kepentingan nasionalnya.
​Sikap keras Beijing merespons manuver Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang meluncurkan paket sanksi bertajuk Operation Economic Outcast. Operasi finansial yang dianalogikan sebagai "economic D-Day" ini bertujuan memutus total rantai ekonomi Iran dengan membidik sektor pelayaran, minyak, emas, penerbangan, hingga transaksi kripto. Departemen Keuangan AS telah memasukkan hampir 60 korporasi, individu (termasuk warga negara China), dan armada kapal ke daftar hitam, disertai ancaman pemutusan dari sistem kliring dolar AS.
​Keterlibatan China menjadi tantangan terbesar bagi operasi tersebut mengingat Beijing menyerap sekitar 80 persen ekspor minyak mentah Iran. Meski mengincar individu dan kapal, AS tampak berhati-hati dengan belum memasukkan bank-bank besar China ke dalam daftar sanksi. Langkah ini dinilai analis sebagai upaya AS mencegah guncangan sistem keuangan global serta menghindari potensi balasan ekonomi dari China jelang pertemuan tingkat tinggi kedua negara.
​Sementara itu, pihak Iran merespons dingin ancaman sanksi ekonomi tersebut dan menyatakan kesiapannya menghadapi eskalasi konflik. Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menegaskan blokade sepihak AS akan kembali gagal dan memperingatkan potensi serangan balasan di sekitar Selat Hormuz. Senada, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan AS harus menghentikan taktik intimidasi yang dinilai hanya memperkeruh stabilitas kawasan.
