Tuntut Kepastian, Koalisi Kripto Desak RUU Pajak Staking dan Mining Segera Disahkan

​Sejumlah asosiasi penasihat dan kelompok industri kripto mendesak Kongres Amerika Serikat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perpajakan staking dan mining tanpa ada perubahan. Melalui surat bersama yang dikirimkan pada akhir pekan menjelang Senin (22/6) kepada Komite Cara dan Sarana DPR AS (House Ways and Means Committee), koalisi yang terdiri dari Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, dan The Digital Chamber menyatakan bahwa regulasi bertajuk Tax Clarity for Mining and Staking Act ini sangat esensial untuk kepastian hukum. Industri mendesak agar insentif dari aktivitas staking dan mining baru dikenakan pajak saat aset tersebut dijual, bukan pada saat aset baru selesai dibuat atau diterima.

​Di bawah aturan baru yang diusulkan ini, para miner dan staker diberikan hak elektif untuk menunda kewajiban pajak mereka hingga aset kripto tersebut benar-benar dilepas ke pasar. CEO The Digital Chamber, Cody Carbone, menegaskan bahwa kode perpajakan yang berlaku saat ini gagal memahami cara kerja pembuatan aset kripto di tingkat protokol. Menurutnya, RUU ini sangat dibutuhkan demi melindungi daya saing Amerika Serikat di panggung global. Selama ini, ketidakjelasan regulasi membuat pelaku industri terbebani oleh aturan pajak yang tidak relevan dengan siklus likuiditas aset kripto.

​Kendati mendapat dukungan kuat dari lingkaran parlemen, langkah ini menghadapi resistensi dari sektor keuangan konvensional. Asosiasi Perbankan Amerika (ABA) melayangkan kritik tajam dan menilai regulasi tersebut menunjukkan pilih kasih yang nyata terhadap aset kripto dibanding kelas aset lainnya, sehingga berisiko menarik keluar simpanan dari bank tradisional. Namun, koalisi industri meminta parlemen mengabaikan protes tersebut dan tidak membuka kembali ruang kompromi politik demi mengejar pengesahan aturan yang dinilai sudah berada di depan mata.