Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin, 7 Juli 2025, menandatangani dekrit untuk memberlakukan sanksi terhadap 60 perusahaan yang terlibat dalam membantu Rusia melanggar sanksi internasional melalui penggunaan mata uang kripto.
Dari total 60 perusahaan yang disanksi, 55 berbasis di Rusia, sementara lima lainnya berasal dari Siprus, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab (UAE). Sanksi ini menargetkan berbagai entitas, termasuk penambang kripto, operator pertukaran, dan perusahaan pembayaran, sebagai bagian dari upaya Ukraina untuk memutus kanal keuangan Rusia yang semakin bergantung pada kripto. Menurut Vladyslav Vlasiuk, Komisaris Kebijakan Sanksi Zelensky, 19 perusahaan adalah penambang kripto utama yang terlibat dalam skema pelanggaran sanksi, 17 adalah operator sistem informasi aset digital, 19 bagian dari infrastruktur keuangan Rusia, dan lima operator pertukaran kripto.
Perusahaan asing yang disanksi meliputi:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Siprus) – Sudah berada di bawah sanksi AS sejak 25 Maret 2024.
- EXMO RBC LTD (Kazakhstan) – Operator pertukaran EXMO.me yang aktif di Rusia, Belarus, dan Kazakhstan.
- AWX Solutions FZ-LLC (UAE) – Mengoperasikan pertukaran AWX.pro (sebelumnya AWEX), juga di bawah sanksi AS.
- Crypto Explorer DMCC (UAE) – Memfasilitasi konversi kripto, rubel, dan dirham, sudah disanksi AS.
- Bitpapa IC FZC LLC (UAE) – Pertukaran peer-to-peer yang menargetkan pengguna Rusia, juga terkena sanksi AS.
Sanksi ini juga mencakup pembekuan aset dan larangan aktivitas ekonomi di Ukraina terhadap 73 individu, termasuk manajer dan pemilik perusahaan tersebut serta pejabat Bank Sentral Rusia. Zelensky menekankan bahwa langkah ini merupakan sinkronisasi dengan mitra internasional sekaligus inisiatif independen Ukraina. Ia mencatat bahwa melalui satu perusahaan saja, LLC A7, Rusia telah mengalirkan beberapa miliar dolar untuk kebutuhan kompleks militer-industrinya sejak awal 2025 sebelum sanksi diberlakukan.