Kementerian Keuangan Vietnam resmi merilis rancangan aturan terbaru terkait perpajakan aset digital. Dalam proposal tersebut, pemerintah mengusulkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1% bagi investor individu yang melakukan transfer atau transaksi aset kripto melalui platform berlisensi.
​Aturan ini berlaku secara pukul rata bagi seluruh investor individu, baik warga negara Vietnam maupun asing. Skema tarif 0,1% ini dihitung berdasarkan nilai perputaran transaksi, yang secara efektif mengadopsi mekanisme pajak yang saat ini sudah berlaku pada perdagangan sekuritas atau saham di negara tersebut.
​Kabar baiknya, rancangan regulasi ini secara eksplisit membebaskan transaksi transfer kripto dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT). Langkah ini dinilai dapat meringankan beban biaya bagi para pelaku pasar ritel dan mendorong adopsi yang lebih luas di platform resmi.
​Namun, perlakuan berbeda diterapkan bagi investor institusi atau korporasi lokal. Dalam draf tersebut, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas transfer aset kripto akan dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif yang cukup signifikan, yakni sebesar 20%. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang jelas sekaligus menambah pemasukan negara dari sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.
