


Tingginya adopsi stablecoin di Nigeria berisiko melemahkan efektivitas kebijakan moneter dan pengawasan keuangan negara. Dalam laporan terbaru yang dirilis pada Selasa (16/6), IMF menyoroti bahwa peringatan ini muncul setelah data menunjukkan Nigeria menerima arus masuk aset kripto sebesar $59 miliar antara Juli 2023 hingga Juni 2024. Selain itu, negara ini juga menguasai 60% dari total arus masuk stablecoin di seluruh kawasan Afrika Sub-Sahara sejak 2019.
​Aset kripto yang dipatok ke dolar AS tersebut kini beralih menjadi saluran utama untuk pengiriman uang lintas negara bagi sektor rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Langkah ini diambil warga karena biaya remitansi konvensional di Nigeria sangat tinggi yakni mencapai 9% untuk pengiriman senilai $200, jauh di atas rata-rata global yang hanya 6%. Meski menawarkan efisiensi biaya, IMF menilai tren ini memicu fenomena "dolarisasi digital" yang bisa mengikis permintaan terhadap mata uang naira serta membatasi kendali bank sentral dalam mengatur peredaran uang.
​Guna mengantisipasi risiko tersebut, IMF menyarankan pemerintah Nigeria untuk tidak menerapkan pelarangan total karena dinilai tidak akan efektif. Sebaliknya, IMF merekomendasikan kerangka regulasi yang lebih adaptif melalui integrasi analitik blockchain untuk memantau konversi mata uang fiat ke stablecoin, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran domestik demi menjaga kedaulatan moneter nasional.