Anggota DPR Pennsylvania Usulkan RUU Larang Pejabat Publik Transaksi Kripto

Anggota DPR Negara Bagian Pennsylvania, Ben Waxman dari Partai Demokrat, memperkenalkan rancangan undang-undang HB1812 yang bertujuan melarang pejabat publik dan keluarga mereka melakukan transaksi kripto melebihi USD 1.000 selama masa jabatan dan satu tahun setelahnya. RUU ini mewajibkan divestasi aset kripto dalam 90 hari serta menetapkan sanksi berat bagi pelanggar.

HB1812, yang diajukan pada Rabu lalu, muncul sebagai respons terhadap dugaan korupsi di tingkat federal, khususnya terkait Presiden AS Donald Trump, yang diduga memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi melalui proyek kripto seperti memecoin Official Trump (TRUMP). Berdasarkan informasi dari situs DPR Pennsylvania yang dikutip dalam konteks web, Waxman menegaskan bahwa tujuan utama RUU ini adalah mencegah pejabat publik memperkaya diri melalui skema kripto selama menjabat.

RUU tersebut akan mengubah Undang-Undang Konsolidasi Pennsylvania (Title 65) dengan melarang pejabat dan keluarga inti mereka dari "transaksi keuangan terlarang" yang melibatkan aset digital seperti Bitcoin, altcoin, stablecoin, dan instrumen terkait lainnya. Pelanggaran dapat dikenakan denda hingga USD 50.000 atau hukuman penjara hingga lima tahun, tergantung tingkat keparahan pelanggaran.

Jika disahkan, HB1812 berpotensi menjadi preseden nasional, memengaruhi kebijakan kripto untuk pejabat publik di negara bagian lain atau bahkan tingkat federal. Waxman, yang mewakili Distrik 182, mengusulkan RUU ini bersama delapan rekan Demokrat lainnya, dengan alasan meningkatkan transparansi dan etika. 

Perkembangan ini terjadi setelah rencana cadangan Bitcoin yang diusulkan oleh perwakilan Mike Cabell gagal lolos dari komite keuangan negara bagian. Pengamat akan terus memantau nasib HB1812, yang dapat menjadi tonggak penting dalam regulasi kripto di Pennsylvania dan lebih luas di Amerika Serikat.