.png)
Bank sentral Taiwan sedang mengkaji penerapan batas kepemilikan stablecoin bagi pelaku pasar, mengikuti pendekatan yang sebelumnya diadopsi Bank of England. Wacana ini akan disampaikan sebagai bagian dari masukan bank sentral terhadap rancangan undang-undang layanan aset virtual yang saat ini masih ditinjau oleh kabinet, menurut laporan Commercial Times yang berbasis di Taipei, mengutip Hsieh Feng-ying, Direktur Jenderal Departemen Perbankan.
Hsieh menjelaskan bahwa bank sentral memiliki berbagai instrumen kebijakan moneter yang dapat disesuaikan untuk merespons potensi dampak stablecoin terhadap suplai uang, termasuk pengaturan suku bunga acuan serta operasi pasar terbuka. Pertimbangan pembatasan kepemilikan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa adopsi stablecoin yang meluas dapat memengaruhi stabilitas sistem moneter, terutama bila digunakan sebagai alternatif instrumen pembayaran atau penyimpanan nilai dalam skala besar.
Rancangan undang-undang layanan aset virtual tersebut merupakan upaya regulasi komprehensif pertama Taiwan untuk mengatur aset kripto, dengan pengawasan stablecoin menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah Taiwan terus menegaskan perlunya kerangka regulasi yang kuat bagi sektor aset digital, seiring meningkatnya aktivitas pasar dan partisipasi institusional dalam beberapa tahun terakhir.
