Jaksa Agung Florida Investigasi Platform Kripto Robinhood Terkait Informasi Menyesatkan

Kantor Jaksa Agung Florida telah memulai investigasi terhadap bisnis perdagangan kripto milik Robinhood pada Juli 2025, dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut menyesatkan konsumen melalui iklan yang salah dengan mengklaim platformnya sebagai "cara termurah untuk membeli kripto."

Menurut laporan tersebut, investigasi ini berfokus pada dugaan praktik Robinhood yang dianggap menyesatkan, khususnya terkait dengan model pembayaran untuk aliran pesanan (Payment for Order Flow atau PFOF). Kantor Jaksa Agung menilai bahwa klaim Robinhood tentang biaya rendah tidak sepenuhnya akurat, karena ada biaya tersembunyi yang mungkin timbul dari pengalihan pesanan ke pembuat pasar, yang dapat merugikan konsumen.

Detail Investigasi
Investigasi ini mencakup permintaan dokumen dari Robinhood, termasuk laporan internal, data transaksi kripto dari warga Florida, serta analisis kompetitor dan panduan pelatihan karyawan. Langkah ini menunjukkan upaya serius untuk mengevaluasi transparansi dan kejujuran dalam praktik perdagangan kripto perusahaan. Sebuah artikel pendukung dari Cryptopolitan menyoroti bahwa Robinhood, yang sahamnya melonjak sekitar 150% tahun ini, menghadapi tekanan regulasi yang meningkat seiring dengan popularitasnya di kalangan investor ritel.

Analis memperkirakan bahwa jika ditemukan pelanggaran, Robinhood dapat menghadapi denda atau perubahan struktural dalam model bisnisnya. Artikel dari Cointelegraph menyoroti bahwa PFOF, meskipun memungkinkan perdagangan bebas komisi, sering kali menyisipkan biaya tersembunyi, yang kini menjadi sorotan regulator di AS dan Eropa. Perubahan regulasi ini dapat memengaruhi margin keuntungan platform serupa dan meningkatkan biaya bagi pedagang ritel.

Konteks Regulasi
Investigasi ini terjadi setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada tahun lalu menerapkan aturan baru yang mewajibkan broker untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang eksekusi perdagangan dan PFOF. Selain itu, Robinhood baru-baru ini menyelesaikan penyelesaian $3,9 juta dengan Jaksa Agung California pada September 2024 karena kegagalan mengizinkan penarikan kripto oleh pelanggan, menambah catatan negatif perusahaan di mata regulator.