Perjanjian Damai AS-Iran: Selat Hormuz Dibuka, AS Siapkan Dana Rekonstruksi $300 Miliar

Babak baru perdamaian di kawasan Timur Tengah resmi dimulai menyusul bocornya draf nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. Dokumen rahasia yang diperoleh oleh stasiun televisi Al Arabiya dan Channel 12 tersebut memuat poin-poin krusial yang menandai penghentian perang secara total, menyeluruh, dan permanen di semua lini pertempuran, termasuk penghentian operasi militer oleh Israel di wilayah Lebanon.

​Berdasarkan draf kesepakatan tersebut, AS berkomitmen untuk segera mencabut blokade laut di sekitar wilayah perairan Iran dan memulihkan arus lalu lintas pelayaran internasional ke kapasitas normal dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Sebagai komitmen timbal balik, Iran diwajibkan mengambil langkah taktis untuk membersihkan ranjau laut serta menetralisir hambatan teknis demi menjamin keamanan kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz dari Teluk Arab menuju Laut Oman tanpa pungutan biaya.

​Poin paling sensitif dalam perjanjian ini mengatur tentang pembatasan program nuklir, di mana Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Selama masa negosiasi kesepakatan final yang ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari ke depan, kedua belah pihak sepakat menjaga status quo. AS dilarang menambah kekuatan militer di regional tersebut ataupun menjatuhkan sanksi baru, sementara Kementerian Keuangan AS (US Treasury) akan menerbitkan izin khusus agar Iran bisa kembali mengekspor minyak mentah dan produk petrokimia ke market global.

​Jika seluruh poin transisi ini terpenuhi, AS berjanji akan mencabut total seluruh sanksi sepihak maupun resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, mencairkan aset-aset finansial yang selama ini dibekukan, serta menarik mundur pasukannya dari zona sekitar Iran. Selain itu, dokumen ini juga memuat rencana ambisius berupa penyusunan paket bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi pascaperang untuk Iran dengan nilai investasi minimal $300 miliar yang nantinya akan disahkan secara mengikat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.