.png)
Otoritas keuangan Prancis memperluas pengawasan terhadap bursa kripto sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan Binance dan Coinhouse termasuk di antara perusahaan yang sedang diperiksa.
Menurut laporan Bloomberg (17/10), lembaga pengawas perbankan dan keuangan Prancis, ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), tengah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan entitas penyedia layanan aset digital (PSAN) yang terdaftar di negara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menentukan perusahaan mana yang layak mendapatkan izin operasional berskala Uni Eropa (EU-wide permit) dalam beberapa bulan mendatang.
Pemeriksaan yang dimulai sejak akhir tahun lalu itu menargetkan perusahaan yang terdaftar sebagai penyedia layanan aset kripto di bawah regulasi nasional. Salah satu sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan bahwa Binance telah diminta memperkuat sistem kontrol risiko dan kepatuhan setelah pemeriksaan internal tahun lalu.
“Inspeksi berkala di lokasi merupakan bagian standar dari pengawasan terhadap entitas yang diatur,” kata juru bicara Binance dalam pernyataan resminya. Baik ACPR maupun Coinhouse menolak memberikan komentar terkait investigasi tersebut.
Langkah Prancis ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa soal koordinasi penerapan regulasi kripto di bawah kerangka MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Hampir sepuluh bulan setelah aturan tersebut berlaku penuh, negara-negara seperti Prancis, Austria, dan Italia mendesak agar European Securities and Markets Authority (ESMA) mengambil peran lebih besar dalam mengawasi bursa kripto utama di kawasan.
Tujuan utama pemeriksaan ACPR adalah memastikan bahwa setiap PSAN mematuhi ketentuan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Setelah inspeksi, perusahaan biasanya diberikan waktu beberapa bulan untuk memperbaiki sistem internalnya, termasuk memperkuat divisi kepatuhan atau meningkatkan keamanan teknologi informasi.
Informasi hasil audit dari ACPR akan dibagikan kepada AMF (Autorité des Marchés Financiers), lembaga pengawas pasar keuangan Prancis. Kegagalan memenuhi temuan audit dapat berujung pada sanksi atau bahkan menggagalkan peluang perusahaan untuk memperoleh lisensi MiCA, yang memungkinkan mereka beroperasi di seluruh Uni Eropa.
Perusahaan kripto di Prancis memiliki batas waktu hingga Juni 2026 untuk memperoleh lisensi MiCA. Sejauh ini, hanya beberapa entitas yang telah mendapatkannya, termasuk Deblock, GOin, Bitstack, dan CACEIS — anak perusahaan dari Credit Agricole Group.
Pemeriksaan ini menandai langkah serius otoritas Prancis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap industri kripto, sekaligus menunjukkan komitmen negara tersebut untuk menegakkan standar kepatuhan global di sektor aset digital.
