Uni Eropa Jajaki Pembatasan Rilis Digital Euro Untuk Dorong Sektor Swasta Lebih Aktif

Rencana peluncuran digital euro oleh Bank Sentral Eropa (ECB) berpotensi dibatasi di bawah proposal baru dari anggota parlemen Uni Eropa, Fernando Navarrete, yang menilai penerbitan penuh mata uang digital tersebut sebaiknya dilakukan hanya jika sektor swasta gagal menciptakan solusi pembayaran terpadu di kawasan Eropa.

Dalam laporan resmi yang menjadi dasar pembahasan lanjutan di Parlemen Eropa, Navarrete mengusulkan agar versi daring (online) dari digital euro bersifat conditional, yakni hanya dapat diluncurkan jika tidak ada sistem pembayaran ritel pan-Eropa yang dikelola sektor swasta. Sebelum peluncuran dilakukan, Komisi Eropa diwajibkan melakukan market test untuk menilai apakah kondisi tersebut terpenuhi.

Usulan ini menandai pergeseran signifikan dari pendekatan ECB, yang selama ini konsisten mendorong keberadaan sistem pembayaran publik untuk menjamin akses masyarakat terhadap uang digital bank sentral. Navarrete menilai dorongan publik terhadap digital euro bisa menjadi “pemicu positif” agar pihak swasta mempercepat pengembangan alternatif yang lebih efisien dan stabil tanpa perlu pembatasan seperti holding limits.

“Solusi yang dikembangkan sektor swasta akan lebih stabil secara alami,” ujar Navarrete, seraya menegaskan bahwa pembatasan terhadap besaran dana yang dapat dipegang masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi tiap negara dan bank yang paling terdampak.

Proposal ini muncul hanya beberapa jam setelah ECB mengumumkan rencana memulai fase uji coba digital euro pada 2027, dengan target peluncuran resmi sekitar pertengahan 2029. Dalam komentarnya, ECB menyebut laporan tersebut sebagai langkah awal penting untuk memungkinkan Parlemen Eropa membentuk posisi resmi dan mempercepat tahapan legislatif yang telah diserukan oleh para pemimpin zona euro.

Navarrete juga menyoroti kemungkinan untuk memulai peluncuran versi luring (offline) lebih dahulu, di mana transaksi dapat dilakukan antarperangkat tanpa koneksi internet, guna menjaga hak warga untuk tetap memiliki uang bank sentral dalam segala kondisi.

Perdebatan mengenai siapa yang lebih layak mengelola sistem pembayaran digital Eropa — publik atau swasta — kini menjadi isu utama di Brussels. Pihak ECB menilai belum ada inisiatif swasta yang benar-benar mampu mengatasi fragmentasi sistem pembayaran di kawasan tersebut.

Sementara itu, dorongan untuk mempercepat transformasi digital juga semakin kuat seiring dengan langkah Amerika Serikat yang mempromosikan stablecoin sebagai alternatif transaksi global. Para pendukung digital euro berpendapat bahwa proyek ini akan menciptakan sistem pembayaran mandiri Eropa, mengurangi ketergantungan pada jaringan non-Eropa seperti Visa dan Mastercard, serta memperkuat kedaulatan finansial kawasan.